Timwas Dianggap Intervensi Proses Hukum Century
jpnn.com - JAKARTA--Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyayangkan langkah Timwas Century yang sampai meminta tanggapan pihak luar terkait pemanggilan Wapres Boediono.
Salah satu yang disesalkan adalah pertemuan antara Timwas Century dengan pengacara sekaligus pengamat hukum ternama Adnan Buyung Nasution. Anggota Wantimpres Albert Hasibuan menyatakan langkah Timwas itu seolah menimbulkan tekanan secara sosial.
"Saya lihat cara meminta pendapat dari para tokoh itu tidak tepat karena meminta pendapat para tokoh-tokoh itu bisa saja dianggap sebagai penekanan sosial, dan penekanan politik ya," ujar Albert dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, (27/1).
Albert menyatakan, Wapres Boediono pun tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi panggilan Timwas Century. Hal ini karena proses politik pada kasus itu sudah berakhir. Pemanggilan Timwas Century pada Boediono justru dianggapnya sebagai bentuk intervensi pada kasus hukum Century yang kini ditangani KPK.
"Proses politik kan sudah tidak bicarakan lagi, jadi serahkan saja pada KPK," sambungnya.
Albert tidak menampik rencana pemanggilan Boediono oleh DPR RI ini akan menjadi kegaduhan politik tersendiri. Terutama jelang Pemilu nanti.
"Saya tidak ingin mendahului tapi memang dalam tahun politik ini sebelum pilpres tentu akan mengalami pengaruh-pengaruh di bidang politik. Apakah pengaruh itu menimbulkan kegaduhan, saya tidak tahu. Tapi ini akan ada pengaruhnya," tandas Albert. (flo/jpnn)
JAKARTA--Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyayangkan langkah Timwas Century yang sampai meminta tanggapan pihak luar terkait pemanggilan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024 Harus Mencamkan Kalimat Pak Dedy
- 5 Berita Terpopuler: BKN Ungkap Hal Mengejutkan, CPNS & PPPK 2024 Jangan Main-Main, Bisa Mundur Jika Ingin
- Honorer Tua Gagal Seleksi PPPK 2024 Sudah jadi Isu Nasional
- Jasa Marga Operasikan 1.286 Km Tol Untuk Dukung Program Asta Cita
- Pemkab Sleman Kendalikan Laju Penularan Virus PMK
- Dukung Pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri, PP GPA Singgung Keseriusan Penegakan Hukum