Timwas PPMI DPR Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Tangani Pemulangan Pekerja Migran

jpnn.com, SURABAYA - Anggota Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) DPR Fadholi mendorong perlunya kerja sama dan sinergi yang bagus antara pemerintah pusat dengan daerah dalam menangani pemulangan pekerja migran.
"Persoalan bagaimana sharing-nya, ini harus dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” kata Fadholi melalui keterangan yang diterima Jumat (5/11).
Anggota Komisi IX DPR itu juga meminta agar karantina untuk pekerja migran tidak terlalu lama.
Menurutnya, jika tes PCR telah ditentukan pemerintah pusat sebagai parameter untuk menyatakan seseorang itu bebas Covid-19, maka pekerja migran yang sudah dinyatakan negatif, sebaiknya harus segera dipulangkan ke domisilinya, tanpa harus menunggu masa waktu karantina selesai.
“Kalau sudah dinyatakan sudah negatif (Covid-19), kenapa harus tetap dikarantina? Jangan-jangan berbahaya juga jika dikarantina dalam posisi negatif, jika di situ ada orang-orang yang positif justru bisa menularkannya," ujar legislator asal Dapil Jawa Tengah 1 tersebut.
Fadholi menilai waktu karantina yang lama bagi pekerja migran juga menjadi persoalan karena setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
Dia mencontohkan Jawa Timur juga yang merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia yang masih mengalami kekurangan lokasi karantina bagi pekerja migran dari daerah tersebut yang akan pulang.
Fadholi juga menambahkan berdasarkan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Timwas PPMI dengan pemerintah, salah satunya merekomendasikan kepada Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membuka jalur kedatangan pekerja migran, baik melalui jalur laut maupun udara untuk mencegah terjadinya penumpukan pada jalur kedatangan yang sudah ada. (mrk/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Anggota Timwas PPMI DPR Fadholi menilai kerja sama dan sinergi sangat diperlukan agar penanganan pemulangan pekerja migran berjalan dengan baik.
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Dukung Penegakan Hukum Kasus Korupsi Minyak, Putri Zulkifli Hasan: Jangan Mudah Termakan Isu
- Siap Backup PPATK Telusuri Aliran Dana Korupsi Minyak, Sahroni: Ngeri-Ngeri Sedap
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
- DPR Sebut Pengangkatan PPPK 2024 Tahap 1 Dilaksanakan Tahun Ini, Honorer Tenang ya
- Langkah Mendes Yandri Berhentikan TPP Dinilai Bukan karena Like and Dislike
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus