Tindak Tegas Separatisme!

Sedangkan Ketua umum FKPPI Pontjo Sutowo menyatakan sudah saatnya diadakan kajian dan evaluasi  yang menyeluruh dan  mendalam terhadap dampak  yang kurang menguntungkan dari adanya inkoherensi antara semangat kebersamaan yang terdapat Pembukaan Undang-Undang Dasar(UUD) 1945 dengan tatanan  yang terdapat pasal-pasal UUD 1945 pasca amandemen.

“Kuat dugaan saya bahwa banyak masalah kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi dewasa ini berakar pada inkoherensi dan inkonsistensi tersebut,” kata Pontjo.

 

Dalam kesempatan sama Wakil Ketua Komisi II DPR dari FPDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengatakan, tidak semua hal terjadi buruk menimpa negeri ini, tetapi kondisi saat ini masih jauh dari ideal.

“Padahal Pancasila, konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai aturan main ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat,  mengedepankan musyawarah mufakat,” paparnya. (dms)