Tindaklanjuti Hasil Kajian, Menhut Datangi KPK

jpnn.com - JAKARTA -- Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Kamis (6/2) hari ini terlihat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kedatangannya bukan untuk diperiksa tapi menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) dan kajian yang dilakukan KPK terkait tata kelola sektor kehutanan.
MoU ini sudah ditandatangi 12 lembaga pemerintah tahun lalu di Istana Negara. 12 lembaga itu yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Selanjutnya ada Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
"Saya datang ke KPK untuk menindaklanjuti hasil kajian yang dilakukan KPK mengenai ekonomi, pembenahan birokrasi, mempermudah perijinan dan sebagainya, yang ditindaklanjuti dengan MoU yang diinisiatif oleh KPK setahun yang lalu dengan 12 kementerian," kata Zulkifli di KPK, Jakarta, Kamis (6/2).
Zulkifli datang sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi beberapa ajudannya. Dia mengatakan, Kementerian Kehutanan sudah cukup lama menjalin kerjasama dengan KPK.
"Kami Kementerian Kehutanan sudah hampir tiga tahun kita kerjasama dalam bidang pencegahan," ujar Zulkifli. (gil/jpnn)
JAKARTA -- Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Kamis (6/2) hari ini terlihat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kedatangannya bukan untuk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Soal Lagu Bayar Bayar Bayar, GPA Ungkit Peran Polisi Saat Banjir & Penanganan Covid-19
- Bertemu Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Prabowo Tanya Kabar Putin
- Kasus Pembunuhan Kesya, Komnas HAM Siap Mengawal & Melakukan Segala Daya Upaya
- Formasi CPNS 2024 Kosong Lumayan Banyak, PPPK Lebih Besar, Hanguskah?
- Ekspor Minyak Jelantah Disetop, Pengepul Minta Solusi Permendag 2/2025 ke Kemendag
- Info BKN: Sebegini Formasi PPPK untuk Honorer di Seleksi Tahap 2