Tindaklanjuti Laporan Ketua KPU, Polri Koordinasi Bawaslu

jpnn.com - JAKARTA - Mabes Polri akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mengetahui apakah laporan Ketua KPU Husni Kamil Malik terhadap Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik, masuk pidana umum atau pemilu.

Kabag Penum Polri Kombes Agus Rianto menjelaskan pihaknya masih menganalisa laporan tersebut, meskipun yang dilaporkan adalah persoalan ancaman.

Agus menjelaskan, Ketua KPU melaporkan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, terkait pasal 336 KUHP tentang pengancaman. Dalam laporannya, Husni pun menyerahkan barang bukti berupa surat kabar yang memberitakan ancaman yang terbit Sabtu (9/8) lalu.

"Diduga UU Pilpres atau pidana umum, makanya baru dianalisa," kata Agus, Senin (11/8).

Menurut Agus, penyidik tidak terburu-buru dalam menentukan langkah lebih lanjut. "Kami sama sekali tidak boleh langgar hukum," kata dia.

Ia menambahkan, laporan apapun dari masyarakat harus dianalisa. "Pasal harus sesuai dengan perundang-undangan,"  ungkap Agus lagi.

Seperti diketahui, Husni melaporkan Taufik ke Bareskrim Polri, Senin (11/8) dini hari. Laporan itu merupakan buntut dari dugaan ancaman penculikan yang disampaikan Taufik saat berorasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.

Husni melapor didampingi enam orang Komisioner KPU lainnya, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jury Ardiantoro, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati dan Hadar Nafis Gumay. (boy/jpnn)