Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Berpotensi Jerumuskan DPR
jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Al Azhar Jakarta, Rachmat Bagdja menilai, peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja DPR lebih disebabkan mayoritas fraksi-fraksi di DPR telah bergabung dengan pemerintah.
Hal tersebut dikatakannya menyikapi hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menempatkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPR pada angka 60,1 persen dari seribu responden.
"Dari fungsi legislasi dan budgeting memang kinerja DPR lagi baik dengan catatan pemotongan anggaran masih bermasalah. Itu terjadi karena mayoritas fraksi-fraksi di DPR sudah bergabung dengan pemerintah. Jadi ini hanya imbas saja," kata Rachmat, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (15/9).
Tapi kalau dicermati fungsi DPR dari sisi pengawasan menurut dia, masih payah. "Yang masih payah itu fungsi pengawasan. Bagaimana DPR secara kelembagaan mengawasi pemerintah sebab fraksi-fraksi hampir semuanya sudah bersama pemerintah," tegasnya.
Kritik DPR terhadap pemerintah menurut Rachmat, hanya terjadi pada awal-awal pemerintahan Joko Widodo terbentuk. Beberapa bulan setelah pemerintahan Jokowi jalan dan bubarnya Koalisi Merah Putih ujarnya, pengawasan DPR terhadap pemerintah melemah.
Karena itu, Rachmat mengingatkan agar DPR tidak terlena dengan hasil survei tersebut. "Kalau terlena, ini bisa menjerumuskan DPR karena akan setuju saja dengan maunya pemerintah dengan harapan agar dinilai lebih baik," tegas dia.
Rachmat menilai, untuk saat ini hanya Gerindra, PKS dan Demokrat yang masih bersikap kritis terhadap pemerintah. "Kalau tiga partai ini merapat juga ke pemerintah, maka secara konstitusionalitas tak ada lagi parlemen. Ini bahaya juga," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Al Azhar Jakarta, Rachmat Bagdja menilai, peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja DPR
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dukung Penuh Pengamanan Pilkada di Puncak, Tim Asistensi Operasi Damai Cartenz 2024 Turun Gunung
- KPK Sebut Belum Ada Tersangka Baru terkait Kasus e-KTP
- Melantik Pengurus TP PKK Pusat 2024-2029, Mendagri Imbau Wujudkan Program Astacita
- KSAD Jenderal Maruli Periksa Kesiapan Operasional Satuan Angkutan Air TNI AD
- Farhan – Erwin Kecewa Jalannya Debat Pilwalkot Bandung Ada Provokasi
- Khusus Calon PPPK, Ini Info Terkini dari Bu Ani