Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer, Junimart Girsang Minta Pemerintah Melakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan polemik pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) masih sangat memprihatinkan.
Junimart meminta pemerintah daerah (pemda) memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru non-PNS termasuk guru honorer di wilayah masing-masing.
“Untuk itu, pemda harus lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru non-PNS di daerah masing-masing,” kata Junimart Girsang di Jakarta, Kamis (25/11).
Berdasarkan data hasil penelusuran Forum Guru Honorer Bersertifikasi menunjukkan lebih dari 700.000 guru di Indonesia masih menerima gaji kurang layak sehingga tidak cukup untuk menjamin hidup sejahtera.
Menurut Junimart Girsang, pemda perlu membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang mendukung kesejahteraan guru-guru honorer.
“Kepala daerah harus berani merealokasi program dan anggaran yang sifatnya tidak penting untuk dialokasikan sebagai tunjangan atau tambahan gaji bagi para guru non-PNS,” terang dia.
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan gaji atau upah yang layak, merupakan salah satu wujud konkret perhatian pemerintah terhadap nasib guru-guru honorer.
Menurutnya, upah yang layak merupakan bentuk penghargaan riil pemerintah terhadap pengabdian guru.
Junimart Girsang meminta pemerintah daerah (pemda) memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru non-PNS termasuk guru honorer di wilayah masing-masing.
- Munas III Forkonas PP DOB: Syaiful Huda Kembali Terpilih Aklamasi
- 5 Berita Terpopuler: Ada Info Penting soal PPPK, Seleksi Tahap 3 Mendesak, Ada yang Terancam Hilang
- Pemilihan Ketum IKA PMII Diharapkan jadi Momentum Mempererat Persaudaraan
- Banyak Honorer TMS & Tidak Mendaftar PPPK 2024, Seleksi Tahap 3 Mendesak
- Wamen Todotua Pasaribu Dorong Investasi Energi Terbarukan di Indonesia
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat