Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer, Junimart Girsang Minta Pemerintah Melakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan polemik pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) masih sangat memprihatinkan.
Junimart meminta pemerintah daerah (pemda) memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru non-PNS termasuk guru honorer di wilayah masing-masing.
“Untuk itu, pemda harus lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru non-PNS di daerah masing-masing,” kata Junimart Girsang di Jakarta, Kamis (25/11).
Berdasarkan data hasil penelusuran Forum Guru Honorer Bersertifikasi menunjukkan lebih dari 700.000 guru di Indonesia masih menerima gaji kurang layak sehingga tidak cukup untuk menjamin hidup sejahtera.
Menurut Junimart Girsang, pemda perlu membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang mendukung kesejahteraan guru-guru honorer.
“Kepala daerah harus berani merealokasi program dan anggaran yang sifatnya tidak penting untuk dialokasikan sebagai tunjangan atau tambahan gaji bagi para guru non-PNS,” terang dia.
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan gaji atau upah yang layak, merupakan salah satu wujud konkret perhatian pemerintah terhadap nasib guru-guru honorer.
Menurutnya, upah yang layak merupakan bentuk penghargaan riil pemerintah terhadap pengabdian guru.
Junimart Girsang meminta pemerintah daerah (pemda) memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru non-PNS termasuk guru honorer di wilayah masing-masing.
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Seluruh Honorer Database BKN & Tercecer Jadi Peserta Seleksi PPPK 2024, Suket Tak Masalah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Jumlah Honorer Ikut PPPK 2024 Tahap 2 Lebih Banyak Dibanding Gelombang 1
- Andri Berharap Supriyani Guru Honorer Lulus PPPK 2024, Tes Sebelum Sidang Putusan