Tingkatkan Kualitas Kerja, Yanuar Prihatin Minta Perangkat SDM Perlu Diperhatikan

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyoroti kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Hal itu untuk meningkatkan kualitas kerja yang optimal di tingkat daerah dan desa.
Menurutnya hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
Terlebih, ke depan era kerja didominasi teknologi informasi data yang bergerak cepat, sehingga problematika SDM tersebut harus bisa diselesaikan oleh pemerintah.
“Saya kira skala utama yang harus menjadi perhatian bersama yang disebut SDM itu tentu yang ujung tombaknya adalah kepala desa dan perangkat desa,” ujar Yanuar seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu (25/5).
Dia menambahkan, akurasi data menjadi masalah lain yang dikeluhkan kepala desa.
Permasalahan itu terlihat dari berbeda atau tidak sinkronnya data yang ada di tingkat desa dengan pusat.
“Saya enggak tahu di mana duduk perkara hilangnya data atau menumpuknya data. Kira-kira begitu dari bawah 300, (di) atas tinggal dua," ungkapnya.
"Turun ke bawah tinggal satu, ini di mana duduk perkaranya. Tapi kalau dalam soal urusan BLT (bantuan langsung tunai), (atau) bantuan-bantuan begitu ini kan jadi masalah ke depannya,” lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin meminta kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang perlu diperhatikan.
- BRI Insurance Kembangkan SDM Unggul untuk Dukung Ekspansi Bisnis
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Top Management Krakatau Steel Group Gelar Pelatihan Kepemimpinan Bersama Unhan
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik