Tingkatkan Kualitas Logistik Pemilu, KPU Beraudiensi dengan LKPP

Dia melanjutkan, LKPP juga membuka klinik konsultasi pengadaan setiap Rabu dan Kamis untuk menampung pertanyaan dari stakeholder. Klinik konsultasi tersebut dilakukan melalui zoom meeting dengan menghadirkan narasumber terkait permasalahan yang dihadapi.

“LKPP siap memfasilitasi permintaan konsultansi dan pendampingan untuk mengurai permasalahan pengadaan logistik pemilu di provinsi dan daerah melalui kanal yang ada,” tutur Anas.

LKPP sendiri telah melakukan pendampingan pengadaan logistik pemilu dan pilkada sejak 2009.

Sebagai salah satu partner KPU, LKPP turut mendampingi dalam proses pengadaan logistik Pemilu 2019, seperti bilik suara, kotak suara, kertas suara, tinta pemilu, segel, hologram dan buku panduan. Proses pengadaan logistik tersebut dilaksanakan melalui e-Katalog Nasional yang dikembangkan oleh LKPP.

Berdasarkan data KPU, efisiensi atau penghematan anggaran yang diperoleh mencapai lebih dari 50% pada proses pengadaan tahun anggaran (TA) 2018 dengan nilai kontrak sekitar Rp 470 miliar dari total HPS lebih dari Rp 950 miliar. Sementara itu, untuk proses pengadaan TA 2019 menghasilkan efisiensi lebih kurang 31% atau senilai lebih dari Rp 355 miliar. (*/adk/jpnn)