Tingkatkan Mutu Pendidikan Indonesia Di Era Industri 4.0 Era Disrupsi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR RI Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian menilai bahwa kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah mudahnya akses pendidikan berkualitas kepada generasi muda Indonesia, apalagi generasi muda Indonesia saat ini telah memasuki era generasi milenial yang sangat erat kaitannya dengan revolusi industri global four point zero (4.0).

“Konstitusi kita mengakomodir hal tersebut dengan tegas mengamanahkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak menikmati pendidikan yang layak serta adil dan merata untuk semua warga negara, itu sebagai dasar landasan proses terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul,” katanya.

BACA JUGA : Berita Duka: Agung Hercules Meninggal Dunia

Pendidikan yang berkualitas, lanjut Hetifah, harus didukung oleh sarana, prasarana dan pendidik atau guru yang berkualitas pula.

Untuk itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas serta mutu bidang pendidikan seperti pelatihan-pelatihan untuk para guru dan akreditasi lembaga pendidikan, mesti didukung penuh.

Hal tersebut disampaikan Hetifah dalam gelar acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat dengan tema ‘Semangat dan Tantangan Perbaikan Mutu Pendidikan Karakter Melalui Penjamin Mutu Yang Berkualitas Di Era Milenial (Industri 4.9 Era Disrupsi)’ dan bedah buku ‘Self Accreditation, Perbaikan Mutu Pendidikan Setelah Penjaminan Mutu’ karya Ade E. Sumengkar, di Ruang Presentasi Perpustakaan Setjen MPR RI, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/8).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setjen MPR RI Siti Fauziah, Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Prof. Ari Purbayanto, Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) Provinsi Jawa Barat Ir. Zulkarnaen dan penulis buku ‘Self Accreditation’ Ade E. Sumengkar serta sekitar 200 peserta para kepala sekolah dan guru-guru TK, PAUD, Kelompok Belajar dari Jabodetabek dan beberapa daerah seperti Aceh, Cirebon, dan Sukabumi.

 BACA JUGA : Respons DPR Soal Izin SKT FPI