Tiongkok Berulah di Laut Natuna, Efektifkah Pendekatan Militer?

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum laut internasional Hasjim Djalal mengatakan bahwa pendekatan diplomatik harus lebih dikedepankan dalam menangani perselisihan wilayah perairan Laut China Selatan, daripada pendekatan militer.

"Menurut saya, pendekatan militer tidak direkomendasikan misalnya dalam konflik Natuna, saya kira penting bagi kita untuk mengembangkan kapasitas pemanfaatan sumber daya laut Natuna," kata Hasjim pada sebuah diskusi daring, Rabu (19/8).

Hasjim, yang pernah menjabat pimpinan Otoritas Dasar Laut Internasional, menjelaskan bahwa terkait Natuna diperlukan langkah untuk menjadikannya sebagai pusat kegiatan Indonesia di kawasan Laut China Selatan, demi mempertahankan hak ekonomi, teritori, dan kedaulatan.

"Caranya yakni tidak perlu melalui konflik. Kita bisa mengembangkan kemampuan ilmiah dan pengetahuan mengenai sumber daya yang menjadi milik kita, serta meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara tetangga di kawasan," kata dia menambahkan.

Bagaimanapun, Hasjim juga tidak menyangkal bahwa Indonesia harus bersiap dengan kekuatan militer. "Jika konfrontasi berkembang bukan karena keinginan kita melainkan akibat situasi lainnya," tutur dia.

Sementara Evan Laksmana, peneliti bidang politik di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menyebut bahwa masalah keamanan dan kepemimpinan maritim masih sering muncul, misalnya penangkapan ikan ilegal dan pembajakan serta potensi konflik antarnegara ASEAN atau dengan Tiongkok.

"Saya pikir menggunakan pendekatan secara diplomatis saja untuk menangani urusan wilayah maritim tidaklah cukup. Tentu saja komunikasi dan negosiasi diplomatik diperlukan, namun ketika menyangkut pengendalian wilayah maritim, kita harus menjalankan upaya lebih untuk meningkatkan kapabilitas keamanan," kata Evan. (ant/dil/jpnn)