Tiongkok Desak Perusahaan AS Lawan Kebijakan Trump

jpnn.com, BEIJING - Pemerintah Tiongkok terus bergerak untuk menumpulkan taji Huawei. Pekan lalu, Beijing memanggil para pemain global industri teknologi telekomunikasi. Pemerintahan Presiden Xi Jinping mengancam perusahaan-perusahaan itu agar tidak memutus hubungan dengan Huawei.

New York Times melaporkan bahwa National Development and Reform Commissions-lah yang bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Dalam pertemuan penting itu, lembaga pemerintah tersebut menghadirkan para petinggi dari Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi. Konon, pertemuan itu berlangsung dua hari pada Selasa dan Rabu.

Perusahaan top Amerika Serikat (AS) seperti Microsoft dan Dell menghadiri pertemuan tersebut. Dari Inggris ada produsen chip ARM dan dari Korea Selatan (Korsel) ada SK Hynix. Kabarnya, dalam pertemuan itu, wakil-wakil perusahaan teknologi tersebut diimbau untuk tidak meninggalkan Huawei. Sebaliknya, tunduk pada perintah Presiden Donald Trump untuk memboikot Huawei justru akan membuat mereka rugi.

''Bagi Tiongkok, ini menjadi saat yang penting. Sebab, Trump dan strateginya bisa menggoyahkan hubungan dagang internasional,'' ujar Scott Kennedy, pengamat dari Center for Strategic and International Studies.

BACA JUGA: AS Terus Tebar Ancaman, Presiden Tiongkok Malah Sebut Trump Teman

Kepada perusahaan-perusahaan teknologi itu, Beijing menjelaskan bahwa pemutusan hubungan dengan Huawei sama saja mengganggu arus perdagangan global. Mereka juga mengancam akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang berniat memindahkan fasilitas produksinya dari Tiongkok.

Beijing juga mengimbau perusahaan-perusahaan asal AS ikut merayu Washington agar berubah. ''Sudah jelas bahwa AS ingin mencegah kebangkitan teknologi Tiongkok. Dan karir politik Xi terancam jika dia gagal mencegah itu,'' tegas Paul Triolo, pakar geoteknologi perusahaan konsultan Eurasia Group.

Namun, ancaman itu dinilai tidak akan mempan. Menurut Kennedy, perusahaan asal AS pasti memilih menaati aturan Trump daripada Xi Jinping. Apalagi isu nasionalisme dan keamanan negara terkait dengan keputusan mereka. ''Mereka tak mungkin mengambil risiko untuk dicemooh seluruh rakyat AS," tegasnya. (bil/c6/hep)