Tiongkok Kutuk AS Karena WikiLeaks
Selasa, 26 Oktober 2010 – 04:44 WIB
BEIJING - Publikasi 400 ribu dokumen perang Iraq tentang kebrutalan pasukan Amerika Serikat (AS) oleh WikiLeaks Sabtu lalu (23/10) mengundang reaksi Tiongkok. Kemarin (25/10) pemerintahan Presiden Hu Jintao mengkritik catatan HAM negara yang sering mengklaim sebagai pelindung HAM tersebut.
"Besarnya pelanggaran (HAM) yang dilakukan (AS) membuat setiap orang, bahkan yang paling benar sekalipun, marah. Sekali lagi, sebuah tanda tanya besar tertuju kepada AS yang mendeklarasikan diri sebagai negara penegak dan pelindung HAM," kritik Beijing dalam artikel yang dipublikasikan China Daily. Pemerintahan Hu juga menyesalkan keengganan AS mengklarifikasi laporan WikiLeaks.
Baca Juga:
"Bertahun-tahun AS mengangkat tinggi panji-panji HAM untuk mengkritik bangsa lain, terutama negara-negara berkembang. Kini ternyata mereka sendiri melakukan pelanggaran yang sama," lanjut harian berbahasa Inggris yang pro pemerintah Tiongkok itu seperti dilansir Agence France-Presse. Beijing pun lantas menyebut Washington menggunakan standar ganda dalam penerapan HAM.
Sementara itu, Jubir WikiLeaks Kristinn Hrafnsson menolak tudingan bahwa organisasinya anti-AS. Pasalnya, sebelum memublikasikan 400 ribu dokumen rahasia perang Iraq, WikiLeaks melansir 70 ribu rahasia militer AS dalam perang Afghanistan. Dokumen-dokumen rahasia tersebut jelas membuat AS kalang kabut dan menuai kecaman masyarakat internasional. (hep/c10/dos)
BEIJING - Publikasi 400 ribu dokumen perang Iraq tentang kebrutalan pasukan Amerika Serikat (AS) oleh WikiLeaks Sabtu lalu (23/10) mengundang reaksi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Demi Perdamaian, Negara Tetangga Minta Ukraina Ikhlaskan Wilayahnya Dicaplok Rusia
- Bertemu Paus Fransiskus, Arsjad Rasjid Bawa Misi Kemanusiaan
- Beginilah Cara Iran Merekrut Warga Israel Jadi Mata-Matanya
- Hmmm... Puluhan Warga Yahudi Israel Mau Jadi Mata-Mata Iran
- Erdogan Jorjoran Menyokong Musuh Assad, Apa Kepentingan Turki di Suriah?
- Geledah Kantor Presiden, Polisi Korsel Cari Bukti Pengkhianatan