Tiongkok Larang Impor Kayu Ilegal RI
Menhut Bakal Teken MoU di Beijing
Rabu, 15 September 2010 – 08:15 WIB
SURABAYA -- Perang melawan penyelundupan kayu asal Indonesia ke sejumlah negara terus dilakukan. Pemerintah RI bakal menandatangani perjanjian (MoU) dengan Tiongkok terkait pelarangan impor kayu ilegal asal Indonesia. "Besok (hari ini, red) saya akan berangkat ke Beijing untuk menandatangi MoU tersebut," kata Menhut Zulkifli Hasan saat berdiskusi dengan jajaran redaksi Jawa Pos di lantai IV Graha Pena, Surabaya, kemarin (14/9).
Menurut mantan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu Tiongkok merupakan salah satu negara yang selama ini banyak menerima masuknya kayu ilegal dari Indonesia. Diantaranya jenis kayu Merbau dari Papua.
Baca Juga:
Dari data hasil investigasi LSM Lingkungan Telapak pada 2005 disebutkan, temuan penyelundupan kayu merbau ke Tiongkok secara besar-besaran. Dalam sebulan aksi ilegal itu bisa mencapai 300.000 m3. Direktur Program Telapak Hapsoro mengatakan upaya kerjasama tersebut harus disambut baik. Sebab selama ini Tiongkok memang negara terbesar yang menerima kayu ilegal dari beberapa pelabuhan di Indonesia.
Namun menurut Hapsoro, hal terpenting untuk mengatasi impor kayu ilegal bukan pada jalinan kerjasama dengan negara pengekspor semata. Melainkan adanya komitmen kuat dari dalam negeri terkait pengawasan di Pelabuhan. Sebab meskipun sudah ada kerjasama dengan negara lain, namun tetap saja kayu ilegal dari Indonesia banyak yang bisa keluar. "Kita tidak bisa menekan negara lain yang punya kerjasama dengan kita kalau di kitanya sendiri kayu ilegal mudah sekali keluar," ujarnya. Sejauh pengawasan di Pelabuhan tidak diperketat, maka kerjasama itu nilai akan tidak berpengaruh besar dalam upaya memerangi pembalakan liar di Indonesia.
SURABAYA -- Perang melawan penyelundupan kayu asal Indonesia ke sejumlah negara terus dilakukan. Pemerintah RI bakal menandatangani perjanjian (MoU)
BERITA TERKAIT
- Hak Konstitusional Firli Bahuri Harus Dihormati
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan
- Katarina Minta Jaksa Segera Eksekusi Pelaku Pemalsuan Akta Setelah Kasasi Dikabulkan
- Pensiunan Notaris Diduga Dikriminalisasi dengan Sengketa Perdata yang Dipidanakan
- Kebakaran Melanda Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang, Ini Dugaan Penyebabnya
- Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024, Sudah Diantisipasi, 3 Alasannya