Tiongkok Mempertimbangkan Program Inseminasi Buatan Bagi Perempuan Lajang

Di tengah menurunnya jumlah penduduk di Tiongkok, perempuan seperti Chen Luojin diharapkan bisa jadi solusi dari masalah di masa depan.
Perempuan berusia 33 tahun yang sudah bercerai ini tinggal di Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan.
Provinsi ini melegalkan pendaftaran kelahiran anak dari perempuan yang tidak menikah pada bulan Februari lalu. Kini pemerintah Tiongkok mempertimbangkan untuk menerapkannya secara nasional untuk atasi rendahnya angka kelahiran.
Perubahan tersebut memungkinkan perempuan yang tidak menikah bisa mendapatkan cuti melahirkan yang dibayar, serta mendapat uang subsidi bagi anak, yang sebelumnya hanya diterima oleh pasangan yang menikah secara resmi.
Chen juga sekarang bisa menjalani program 'in-vitro fertility' (IVF) atau inseminasi buatan secara resmi di klinik swasta.
Saat ini Chen sedang hamil sepuluh minggu.
"Memang tidak semua orang memilih menjadi orang tua tunggal, namun saya puas dengan keputusan ini." kata Chen.
"Menikah atau tidak terserah bagi kita masing-masing untuk memutuskan. Kita sekarang memiliki kebijakan yang sudah lebih terbuka dan saya tahu sejumlah perempuan yang melakukan program inseminasi buatan."
Khawatir dengan menurunnya jumlah penduduk di Tiongkok, pemerintah Tiongkok punya usulan agar perempuan lajang mendapatkan akses untuk program inseminasi buatan dan pembekuan indung telur
- Istri Mantan Atlet Australia Ingin Suaminya Ikut Diadili dalam Kasus Prostitusi
- Pemerintah dan Apple Sepakati Perjanjian, iPhone 16 Boleh Dijual di Indonesia
- Kabar Australia: Akhir Manis untuk Persahabatan Seekor Burung dan Anjing
- Ada Banyak Alasan Tidak Betah di Indonesia, tetapi Perlu Persiapan Sebelum Kabur
- Dunia Hari Ini: Tersangka Pemalsuan Sertifikat HGB Pagar Laut Ditangkap
- Waka MPR Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik