Tiongkok Minta CPO Bebas Pajak

JAKARTA - Kementerian Perdagangan melirik Tiongkok sebagai masa depan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil) Indonesia. Terobosan itu diharapkan bisa membuat Indonesia unggul dibandingkan dengan negara-negara lain dalam era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. 

''Asosiasi pengusaha kedua negara di sektor ini sudah bekerja sama untuk membuka lebih besar pasar produk sawit dan turunannya. Tapi, kemudian Tiongkok mengajukan penghapusan bea keluar CPO ke pemerintah RI. Kita akan pertimbangkan permohonan itu demi kepentingan Indonesia,'' ujar Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi kemarin (19/9).

Saat ini pihaknya hanya berusaha mengintensifkan komunikasi bisnis dengan Tiongkok untuk memacu ekspor ke Negeri Panda itu. Secara khusus, dia meminta Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meningkatkan komunikasi dengan pelaku industri kelapa sawit Tiongkok. ''Sejumlah isu penting telah dibicarakan untuk membangun kerja sama yang kuat,'' lanjutnya.

Para pelaku industri kelapa sawit Tiongkok berharap penghapusan bea keluar komoditas CPO dapat mengurangi dan mencegah persaingan tidak sehat antar pengusaha di Tiongkok. Sebab, ada impor CPO dari negara selain Indonesia yang bebas bea keluar. ''Pemerintah Indonesia tentu memperhatikan berbagai faktor yang terjadi di industri kelapa sawit dalam negeri maupun luar negeri,'' tukasnya.