Tiongkok Show of Force Kapal Induk Pertama
Saat Sengketa Senkaku dengan Jepang Memanas
Rabu, 26 September 2012 – 08:23 WIB

Tiongkok Show of Force Kapal Induk Pertama
BEIJING – Di tengah makin memanasnya sengketa atas wilayah Kepulauan Senkaku dengan Jepang, pemerintah Tiongkok justru unjuk kekuatan militer (show of force). Kemarin (25/9) Kementerian Pertahanan Tiongkok resmi meluncurkan kapal induk pertamanya. Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri (PM) Wen Jiabao menghadiri secara langsung penahbisan kapal sepanjang 300 meter tersebut.
Kehadiran kapal induk yang diberi nama Liaoning itu kian melengkapi armada ZhÅngguó Rénmín JiÄ›fàngjÅ«n atau Tentara Pembebasan Rakyat (PLA, militer Tiongkok). ’’Kapal ini akan meningkatkan total kekuatan operasional angkatan laut dan membantu dalam melindungi kedaulatan nasional serta kepentingan keamanan dan pembangunan,’’ kata juru bicara Kemenhan Tiongkok.
Selanjutnya, kapal induk itu diserahkan ke ZhÅngguó Rénmín JiÄ›fàngjÅ«n Haijun atau Angkatan Laut (AL) PLA. Upacara serah terima dan peresmian kapal itu berlangsung di Pangkalan Utama AL di Kota Dalian, Provinsi Liaoning, utara Tiongkok. Pengoperasian Liaoning pun menjadikan Tiongkok sebagai anggota tetap terakhir Dewan Keamanan (DK) PBB yang memiliki kapal induk.
’’Pengoperasian kapal induk pertama ini punya makna penting dan mendalam bagi modernisasi angkatan laut kita. Juga, penting dalam meningkatkan kekuatan pertahanan nasional maupun seluruh kekuatan nasional,’’ papar Wen dalam sambutannya, seperti dikutip kantor berita Xinhua.
BEIJING – Di tengah makin memanasnya sengketa atas wilayah Kepulauan Senkaku dengan Jepang, pemerintah Tiongkok justru unjuk kekuatan militer
BERITA TERKAIT
- Pegawai Bandara Mogok Kerja, 3.400 Penerbangan Dibatalkan
- Menlu China Tolak Usulan Trump soal Gaza
- Travel Rule Global Summit VerifyVASP Digelar di Bangkok
- 4 WNI Jadi Korban Kebijakan Donald Trump, Ada yang Dideportasi
- Donald Trump Berkuasa, Amerika & Hamas Berdialog Langsung Tanpa Perantara
- HNW Dukung Usulan Erdogan Soal Hak Veto di DK PBB untuk Negara Mayoritas Muslim