Tiongkok Usik Natuna, Pemerintah Didorong Tingkatkan Anggaran Militer

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menyebut Indonesia harus melakukan berbagai upaya setelah Tiongkok mengklaim perairan Laut Natuna sebagai wilayahnya. Pemerintah, kata dia, perlu memaksimalkan upaya diplomasi hingga ke Persatuan Bangsa-bangsa (PBB)

"Khususnya perlu dimaksimalkan di organisasi PBB, di mana Tiongkok bersama empat negara lainnya yaitu Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB," kata Tamliha dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Minggu (5/1).

Selain diplomasi, Indonesia juga perlu menunjukkan kekuatan militer setelah klaim Tiongkok atas Laut Natuna. Indonesia perlu mengerahkan kapal militer ke area Laut Natuna yang disebut Tiongkok sebagai Laut China Selatan.

"Tetap pengerahan kapal militer untuk menjaga perairan Laut China Selatan," ucap dia.

Di samping itu, kata dia, Indonesia secara konsisten harus meningkatkan anggaran militer. Menurut Tamliha, anggaran militer idealnya 1,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 300 Triliun. Tahun ini anggaran militer Indonesia baru Rp 131 Triliun.

"Peningkatan anggaran militer ini tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga wilayah Indonesia lainnya yang sangat luas, baik laut, darat, dan udara, khususnya untuk wilayah-wilayah sensitif seperti Laut China Selatan dan perairan Papua," timpal dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Keamanan Nasional dan Global Universitas Padjadjaran Yusa Djuyandi menyebut Indonesia perlu melakukan tindakan tegas dengan hard power (pendekatan militer), selain soft power (diplomatik), dalam menyikapi Tiongkok yang mengklaim Laut Natuna sebagai wilayahnya.

"Sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia mengambil kembali tindakan tegas, baik secara diplomatik maupun militer," ujar Yusa dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1).