Tips Ini Bisa Membantu Anda Terhindar dari Mafia Anggaran

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin menyatakan kekhawatirannya terhadap laporan kementerian, badan dan lembaga-lembaga negara yang baru menggunakan anggarannya masing-masing baru mendekati 50 persen. Alasan lemahnya penggunaan anggaran menurut Mahyudin seragam, yakni takut menjadi masalah hukum dikemudian hari.

“Mestinya kuasa pengguna anggaran tidak perlu takut, sepanjang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada,” kata Mahyudin, saat peluncuran buku “Kiat-Kiat Terhindar dari Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” karya Auditor BPKP Piping Effrianto, di Perpustakaan MPR RI, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Selasa (22/9).

Terlebih, lanjutnya, di masa-masa sulit perekonomian nasional saat ini. Mestinya semua anggaran negara untuk pengadaan barang dan jasa dioptimalisasi guna memperbanyak peredaran uang di tengah-tengah masyarakat untuk mendongkrak daya beli.

Politikus Partai Golkar ini mengakui, sekitar 40 persen perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari korupsi pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

“Mulai dari pejabat Eselon I, II dan III, itu yang paling banyak tersangkut dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Tapi itu tidak seksi dan diabaikan media. Tapi kalau yang ditangkap anggota DPR, hebohnya luar biasa,” tegas Mahyudin.

Selain itu, Mahyudin berharap buku "Kiat-Kiat Terhindar dari Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" tidak dijadikan sebagai inspirasi untuk menemukan cara baru melakukan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, substantsi buku ini mengajak semua pihak yang terkait dengan proses tender agar berlaku jujur dan sesuai dengan aturan main yang ada. Jangan sebaliknya menjadikan buku ini sebagai inspirasi untuk berlaku curang.

“Kalau mau terhindar dari mafia tender pahami buku ini,” ucap politisi Partai Golkar ini.