Tips Untuk Jokowi Dalam Mengelola Dana Subsidi Agar Bermanfaat Lebih

jpnn.com - JAKARTA – Pada era teknologi sekarang ini porsi perhatian terhadap maksimalisasi dana subsidi sudah sangat besar diberikan negara-negara maju. Idealnya setiap dana yang berasal dari uang negara yang dialokasikan untuk rakyat justru harus bisa memberikan manfaat lebih.

“Kondisi ini tidak terjadi di Indonesia. APBN yang dialokasikan untuk subsidi justru langsung didistribusikan kepada masyarakat dengan tidak memperhitungkan bagaimana dana itu bisa dikelola dalam tata kelola keuangan untuk mendapatkan kemanfaatannya,” ungkap Guru Besar Tetap Universitas Indonesia Achmad Syakhroza, Sabtu (10/10).

Menurut Doktor Bidang Organization Behavior ini, tata kelola keuangan negara di berbagai belahan dunia sudah tidak malu-malu menerapkan pola maksimalisasi subsidi. Dalam tata kelola keuangan yang bertanggungjawab adalah dana itu bisa melahirkan keuntungan-keuntungan yang sah.

“Dengan kondisi ekonomi yang saat ini tengah melambat, maka idealnya pemerintah perlu melakukan konsolidasi alokasi dana subsidi menjadi dua kelompok,” katanya.

Ia menjelaskan dana yang langsung dinikmati masyarakat seperti beras miskin, bantuan langsung tunai (BLT), kesehatan, pendidikan. Sedangkan yang tidak langsung seperti bibit, pupuk, pakan, alat perikanan, modal usaha dan lainnya.

Menurutnya, kelompok kedua atau tak langsung itu harus dikonsolidasikan dalam tata kelola yang baik. Caranya antara lain dengan menuangkan dalam wadah ekonomi, yang bisa saja dinamai dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbentuk BUMN.

Nantinya, kata dia, BUMDes bisa menjadi perpanjangan tangan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Jadi, seperti Kementerian teknis lainnya yang memiliki nuansa BUMN. Itu nilai plus yang bisa diraih pemerintahan Jokowi-JK,” katanya.(boy/jpnn)