Titi Honorer K2: Aduh, Tanda-tanda Apakah Ini?

"Itu yang saya khawatirkan karena bisa-bisa kami dibiarkan tanpa penyelesaian sampai 51 ribu PPPK masuk usia pensiun sebagai honorer," ucapnya.

Titi menambahkan, mereka butuh realisasi berupa regulasi. Bukan terus disuruh menjadi Ibu Sabar atau Pak Sabar. Sebab, jawaban pemerintah selalu sabar, sabar, dan sabar.

Kegalauan juga dirasakan PPPK di Riau. Sekitar 900 PPPK dari honorer K2 selalu menanti ketidakpastian ini. Semua mata dan kuping honorer K2 disebar untuk mencari info di manakah gerangan Perpres PPPK.

"Sepertinya Pak Jokowi terlalu banyak pertimbangan makanya jadi lama begini. Padahal di daerah sedang menunggu regulasi untuk siap-siap memproses pemberkasan PPPK," kata Sekjen FHK2I Riau Said Syamsul Bahri.

Dia lantas mengingatkan Jokowi saat kampanye Pilpres tepatnya perayaan Hari Guru Nasional akhir 2018. Jokowi dengan bangganya memberikan kado PP Manajemen PPPK untuk guru honorer.

Belum lengkap regulasi PP Manajemen PPPK, tiba-tiba Jokowi menginstruksikan rekrutmen besar-besaran. PPPK dari honorer K2 dijatah 150 ribu orang yang dibuka dua tahap pada 2019.

Sayang seribu sayang, habis masa Pilpres, janji pun tergadai. Janji tinggal janji. 51 ribu PPPK yang lulus setahun ini jadi korban janji. Sedangkan tahap dua yang dijanjikan tidak dilaksanakan.

Alasannya, daerah tidak siap menggaji padahal jika dilihat dalam UU ASN, PNS dan PPPK kedudukannya setara. Mereka mendapatkan gaji dan tunjangan sama yang bersumber dari APBN/APBD.