Titiek Soeharto Anggap Larangan Menkopolhukam Tidak Beralasan

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Golkar Siti Hediyati Haryadi alias Titiek Soeharto menilai pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno terkait munas partainya sebagai bentuk intervensi. Pasalnya, alasan yang digunakan Tedjo untuk melarang penyelenggaraan munas di Bali mengada-ada.

Menurutnya, saat Munas IX digelar tanggal 30 November nanti Bali belum padat oleh wisatawan. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah melarang Golkar menggelar munas di Pulau Dewata.

"Kan baru Desember liburnya. Kalau ramai pasti kita gak dapat kamar, tapi dalam waktu dadakan kita dapat 2000 kamar. Itu kan berarti kosong," kata Titiek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).

Seperti diberitakan, Menteri Tedjo menyarankan agar Golkar tidak menyelenggarakan Munas IX di Bali. Alasannya, konflik internal partai beringin dikhawatirkan membuat situasi Bali tidak kondusif sehingga para wisatawan yang tengah berlibur terganggu.

Titiek juga beranggapan bahwa intervensi pemerintah itu merupakan bagian dari upaya melemahkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini menguasai parlmen. "Kalau dilihat intinya mau hancurkan KMP, dibuat tidak kuat, keropos, dan itu hal yang harus kita cegah. Karena apapun kalau legsitlatifnya juga dikuasai mereka ini kan jadi kayak gimana jalannya pemerintahan," papar putri mendiang Presiden Soeharto itu.

Mengenai konflik internal Golkar, Titiek mengaku sangat perihatin. Apalagi dengan munculnya Presidium Penyelamat Partai Golkar yang ingin mendelegitimasi kekuasaan Ketua Umum Aburizal Bakrie.

"Itu kekanak-kanakan, harusnya tidak ada yang seperti itu karena melanggar aturan kita. Saya rasa tindakan seperti itu didasari emosional saja," pungkas anggota DPR RI ini. (dil/jpnn)