Titik Rawan di Bea Cukai Akan Ditambah

JAKARTA — Komite Pengawas Perpajakan (KPP) telah merilis 12 titik rawan di Direktorat Jenderal Pajak dan enam  titik rawan di Dirjen Bea dan Cukai. Menanggapi temuan KPP itu,  Direktur Jendral Bea dan Cukai Kementrian Keuangan, Thomas Sugijata, justru memakluminya.

Bahkan seperti dikatakan Thomas Sugijata kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/4), Direktorat Jendral yang dpimpinnya akan menambah jumla htitik rawan itu untuk memaksimalkan pengawasan internal. "Kami nanti akan tambahkan titik-titik rawan itu, selain yang enam. Karena kita juga harus petakan, jangan sampai ada penyimpangan. Kita tetap lakukan pengawasan melekat yang semuanya harus tetap diperhatikan. Namun demikian, kami juga tetap mengharapkan  pusat kepatuhan internal melakukan monitoring ditempat-tempat itu (yang enam),’’ kata Thomas sesaat sebelum mengikuti rapat membahas APBN-P 2010 di komisi XI DPR RI.

Selain akan menambah titik rawan yang sudah ditetapkan KPP, Thomas juga mengatakan bahwa DJBC akan lebih memaksimalkan pelayanan bagi pengguna jasa kepabeanan. "Apabila pengguna jasa merasa dihambat, dipersulit atau dimintai uang, tolong jangan takut. Laporkan saja kepada pusat kepatuhan. Kita akan tindaklanjuti. Periode yang lalu sudah cukup banyak pegawai yang kita tindak," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua KPP Anwar Suprijadi telah melaporkan peta titik rawan di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementrian Keuangan kepada Panja Pajak Komisi XI DPR RI. Anwar menjelaskan, ada sekitar enam titik rawan di DJBC yaitu pada sistem pelayanan, sistem pengawasan, sistem informasi dan tekhnologi, fasilitas kepabeanan, keberatan dan banding, dan titik rawan terakhir di DJBC adalah pada pengawasan.(afz/jpnn)