Tito Beberkan Penyebab Densus 88 Antiteror tak Bisa Berbuat Banyak

jpnn.com - YOGYAKARTA -‎ Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, masih banyak kelemahan dalam Undang-Undang Terorisme. Menurutnya, perlu ada penambahan pada undang-undang guna memaksimalkan penanggulangan terorisme di Indonesia.

‎"Semoga pansus DPR yang merevisi dapat melihat ancaman terorisme ini dengan menambahkan poin-poin penting dalam Undang-undang No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," kata Tito saat menjadi pembicara kunci di acara seminar revisi UU Terorisme di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (6/8).

Menurut Tito, ‎UU Terorisme saat ini tidak bakal bisa menghadapi terorisme yang semakin kompleks. Belum lagi, perlu pemberian pengetahuan dini kepada anak muda agar tidak terjebak pada ideologi sesat.

Bahkan, dalam UU terorisme, rehabilitasi itu tidak ada. "Pada dasarnya UU tersebut hanya diperuntukan usai terjadinya pemboman di Bali yang terjadi pada beberapa tahun silam,” jelas Tito.

Dia menambahkan, pihaknya sebenarnya sudah memetakan jaringan terorisme di Indonesia. Hanya saja Densus 88 Antiteror tak bisa berbuat banyak lantaran terbentur dengan ‎hukum berlaku. Sedangkan ancaman teror bisa terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.

"Selain itu, undang-undang tersebut juga tidak mengakomodasi persoalan amaliyah dan ISIS. Padahal banyak warga Indonesia yang belajar ke luar negeri untuk memperdalam kemampuan memegang senjata dan berjihad," ujarnya.

Meski begitu, Tito tak menampik bahwa dalam penanganan terorisme pasti bersinggungan dengan HAM. Karenanya, perlu adanya poin yang mengatur perlindungan HAM bagi pelaku terorisme.

"Perlindungan HAM penting dalam UU Terorisme, karena kewenangan yang terlalu luas akan menyebabkan terjadinya penyimpangan,” tandasnya. (mg4/jpnn)