Tito Karnavian Dianggap Biang Kekisruhan Dalam Penunjukan Pj Kepala Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai Kemendagri yang dipimpin Tito Karnavian itu berperan besar menghidupkan polemik dari penunjukan Pj. kepala daerah yang berasal dari TNI aktif.
Aliabbas mengatakan itu setelah muncul polemik dari penunjukan Kabinda Sulawesi Tengah Brigjen Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat.
Pihak pemerintah menganggap penunjukan itu sudah sesuai aturan. Namun, beberapa pihak mempertanyakan penunjukan tersebut karena Brigjen Chandra berstatus perwira TNI aktif.
Menurut Aliabbas, polemik muncul karena Kemendagri tidak kunjung membuat aturan turunan tentang penunjukan Pj. Kepala Daerah.
"Akar masalah kekisruhan ini terjadi karena Kementerian Dalam Negeri tidak kunjung mengeluarkan petunjuk teknis," kata dia melalui keterangan persnya, Sabtu (28/5).
Aliabbas mengatakan, tanpa aturan jelas dan detail tentu menghasilkan perdebatan ketika perwira TNI aktif ditunjuk menjadi penjabat.
"Hal ini menjadikan tiadanya transparansi dan panduan yang jelas dalam penentuan sosok pejabat sementara," ungkap dia.
Aliabbas mengatakan polemik yang muncul dari penunjukan Pj. Kepala Daerah dari TNI aktif akan merugikan instansi militer Indonesia.
Prajurit aktif menduduki penjabat kepala daerah memunjukkan TNI semakin rentan dipolitisasi.
- Perekaman KTP Elektronik dan IKD Tertinggi, Kaltim Diganjar Penghargaan Kemendagri
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini
- Rakornas II di NTB, Plh Dirjen Dukcapil Singgung Soal Asta Cita Presiden Prabowo
- LMS Diharapkan Membuat Aparatur Desa Kreatif dan Inovatif
- Kemendagri Dukung Vitalis Yumte Perihal Proyek Perubahan ‘Kitong Pantau Otsus’
- Kemendes: Membangun Desa Sejatinya Membangun Indonesia