Tito Karnavian Dianggap Biang Kekisruhan Dalam Penunjukan Pj Kepala Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai Kemendagri yang dipimpin Tito Karnavian itu berperan besar menghidupkan polemik dari penunjukan Pj. kepala daerah yang berasal dari TNI aktif.
Aliabbas mengatakan itu setelah muncul polemik dari penunjukan Kabinda Sulawesi Tengah Brigjen Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat.
Pihak pemerintah menganggap penunjukan itu sudah sesuai aturan. Namun, beberapa pihak mempertanyakan penunjukan tersebut karena Brigjen Chandra berstatus perwira TNI aktif.
Menurut Aliabbas, polemik muncul karena Kemendagri tidak kunjung membuat aturan turunan tentang penunjukan Pj. Kepala Daerah.
"Akar masalah kekisruhan ini terjadi karena Kementerian Dalam Negeri tidak kunjung mengeluarkan petunjuk teknis," kata dia melalui keterangan persnya, Sabtu (28/5).
Aliabbas mengatakan, tanpa aturan jelas dan detail tentu menghasilkan perdebatan ketika perwira TNI aktif ditunjuk menjadi penjabat.
"Hal ini menjadikan tiadanya transparansi dan panduan yang jelas dalam penentuan sosok pejabat sementara," ungkap dia.
Aliabbas mengatakan polemik yang muncul dari penunjukan Pj. Kepala Daerah dari TNI aktif akan merugikan instansi militer Indonesia.
Prajurit aktif menduduki penjabat kepala daerah memunjukkan TNI semakin rentan dipolitisasi.
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan
- Selamat, Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M
- Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Mempercepat Penyelesaian RTRW dan RDTR
- Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Irigasi di Daerah untuk Swasembada Pangan