Tito Karnavian Pengin Ketemu Sama Seluruh Sekjen Parpol
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana mengundang para sekretaris jenderal partai politik, Selasa (22/9).
Rencana itu disampaikan Tito kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
"Kami juga sampaikan ke Menko Polhukam sebelum kami ke sini (Komisi II DPR), sepakat akan mengundang KPU dan Bawaslu berdiskusi mengenai hal teknis revisi PKPU. Berikutnya lagi adalah mengundang para sekjen partai, kemungkinan besok," kata Tito.
Hal itu diungkap Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu, Senin (21/9).
Mantan Kapolri itu berharap ada satu mindset yang sama untuk menekan pandemi Covid-19 di masa kampanye agar tidak terdapat image buruk.
"Maka sekjen partai diharapkan bisa memberi instruksi kepada jajarannya di daerah masing-masing untuk mengikuti ketentuan ini. Sehingga kontestan otomatis bisa mengikuti saran partai politik pendukungnya," ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Tito berharap mekanisme soft dengan melakukan pendekatan kepada parpol dan kontestan, langkah koordinasi dengan semua stakholder daerah, penguatan regulasi PKPU, dan instrumen lain yang bisa ditegakkan seperti UU Nomor 8 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, bahkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU lain yang mengatur keamanan dan ketertiban umum, bisa maksimal dilakukan dalam rangka menciptakan pilkada yang aman lancar.
Selain itu, kata dia, bisa memilih pemimpin yang kuat menangani dampak pandemi Covid-19 serta sosial ekonominya, tetapi juga tak menjadi media penularan.
Tito Karnavian akan mengundang seluruh sekjen partai. Hal itu terungkap saat raker dengan Komisi II DPR.
- Melantik Pengurus TP PKK Pusat 2024-2029, Mendagri Imbau Wujudkan Program Astacita
- Ketum TP PKK Mengingatkan Pentingnya Optimalisasi & Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Mendagri Tito Karnavian: TP PKK Membutuhkan Sosok Pemimpin Kuat
- Ketum TP PKK: Inovasi & Adaptasi Teknologi Informasi Penting dalam Pelaksanaan Program PKK
- Honorer Titipan Mencuat Menjelang Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Bu Sri Punya Usulan
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini