Tiwi 'Sembunyi' Di Sukabumi

Oleh sebab itu, Haris berharap agar perselisihan diantara kedua instansi penegak hukum tersebut bisa selesai. Jika tidak, Abdul Haris khawatir niat saksi untuk menjadi justice collabolator bakal diurungkan. Sebab, saksi merasa dipermainkan dan karena kasus tersebut seakan tidak memiliki kepastian hukum.

"Kalau aparatnya tidak jelas, bukan tidak mungkin saksi bakal batal mengungkap kejahatan yang diketahuinya," tuturnya. Disamping itu, LPSK juga bisa kesulitan dalam memberikan perlindungan. Kesulitan itu adalah, terkait institusi mana yang disetujui LPSK  dan terlindung untuk melakukan pemeriksaan.

Sebab, LPSK harus memastikan pengamanan dan kesiapan fisik maupun psikis saksi sebelum diperiksa. Dia tidak ingin kalau pemeriksaan maraton yang dilakukan pada saksi justru membuatnya tertekan. "Saya harap, lembaga tinggi yang berwenang bisa membantu menyelesaikan," harapnya.

Bagaimana kalau tidak kunjung selesai? Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko mengatakan siap memberi fatwa. Namun, itu baru bisa dilakukan kalau sudah ada permintaan dari kedua atau salah satu instansi yang sedang ribut-ribut. "Ada kemungkinan memunculkan fatwa," katanya pada Jawa Pos.

Nah, fatwa itu nantinya bisa dijadikan landasan untuk berpijak. Meski Djoko tidak memberi garansi kalau fatwa itu bakal dituruti atau tidak oleh pihak yang merasa dirugikan. Sebab, dia menyebut kalau fatwa itu tidak bersifat mengikat terhadap dua instansi KPK dan Polri.

Fatwa sendiri pernah dikeluarkan MA saat Badan Narkotika Nasional (BNN) hendak memeriksa rekening seorang pelaku tindak pidana narkotika. Saat itu, permintaan BNN ditolak oleh bank dan meminta fatwa MA. "Cara serupa bisa kami berikan kalau penyelesaian di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa," katanya. (rdl/fal/kuh/dim)