Tjahjo Lantik Irjen Carlo Tewu Jadi Pj Gubernur Sulbar

jpnn.com - JPNN.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Carlo Brix Tewu sebagai penjabat (Pj) gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). Perwira Polri dengan pangkat inspektur jenderal itu menggantikan pelaksana harian (Plh) Gubernur Sulbar Ismail Zainuddin.
Pelantikan itu merujuk pada merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 143/P/2016. Pelantikan Carlo sebagai penjabat gubernur Sulbar digelar di Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (30/12).
Tjahjo dalam sambutannya saat melantik Carlo mengatakan, ada dua tugas penjabat gubernur Sulbar. Pertama adalah mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Sedangkan yang kedua adalah menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulbar pada pilkada serentak Februari 2017 mendatang. Karenanya, Carlo harus membagun komunikasi yang intensif dengan anggota DPD dan DPR dari daerah Sulawesi Barat, serta DPRD dan seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah setempat.
"Sehingga Sulawesi Barat mampu mewujudkan pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Tjahjo usai melantik Carlo.
Sementara untuk menciptakan dan menyukseskan penyelengaraan pilkada serentak, mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu mengharapkan Carlo bisa membangun komunikasi dengan KPUD, Panwas, DPRD, bupati dan wali kota, serta seluruh tokoh agama, adat dan masyarakat di Sulbar. "Saya yakin penjabat gubernur ini (Carlo, red) akan bisa mengemban tugas dengan baik," katanya.(cr2/JPG)
JPNN.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Carlo Brix Tewu sebagai penjabat (Pj) gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). Perwira
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- OSO Minta Kepala Daerah yang Diusung Hanura Penuhi Janji Kampanye ke Rakyat
- Rahmat Saleh Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengamanan PSU
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- Putusan MK Coblos Ulang 24 Pilkada, Ketua Komisi II Bicara Penataan Sistem Politik