Tjahjo Minta Irjen Kemendagri Lebih Ketat Awasi Keuangan Daerah

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Inspektorat Jenderal di kementerian yang dipimpinnya lebih mengoptimalkan peran pengawasan. Dengan demikian, angka jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dapat terus diminimalisir.

Tjahjo menyampaikan pesan itu seiring keputusannya menunjuk irjen baru di Kemendagri. “Irjen ini harus menjadi peran utama internal, dari pada tertangkap tangan atau mendapatkan kesulitan dari eksternal tentunya Irjen harus membentengi dulu sebelum BPKP memberikan arahan, sebelum BPK turun mengaudit dan sebagainya,” ujarnya, Kamis (16/7).

Sebelumnya, Tjahjo saat melantik Tarmizi Karim sebagai Irjen Kemendagri di Jakarya Rabu (15/7) mengatakan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa menjadi dasar bagi kejaksaan atau kepolisian masuk menyelidiki dugaan-dugaan penyimpangan. Karenanya dengan meningkatnya peran inspektorat, laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah busa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tjahjo menuturkan, laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2014 hanya sekitar 50 persen yang cukup baik. Jumlah itu sudah meningkat menjadi sekitar 77 persen di tahun 2015. “Tapi kami tetap ingin semakin baik  pertanggung jawaban terhadap berbagai keputusan kebijakan-kebijakan kepala daerah  dan DPRD juga semakin baik,” ujarnya.

Menurut Tjahjo, Kemendagri akan memelopori perbaikan laporan keuangan. Pasalnya, banyak urusan yang ditangani Kemendagri.

“Dalam hal ini Kemendagri menjadi pelopor, karena menyangkut wajah-wajah berbagai institusi. Parpol juga ada di situ, birokrasi juga ada, mulai dari pusat hingga daerah,” pungkasnya.(gir/jpnn)