Tjahjo Minta Sumarsono Klarifikasi Dugaan Oknum PNS Terlibat Politik Praktis di Sulut

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Sumarsono, segera mengklarifikasi kebenaran adanya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sulut yang terlibat dalam politik praktis, mendukung salah satu pasangan calon pemilihan gubernur.

Langkah ini perlu dilakukan, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan. "Kan intinya PNS itu enggak boleh berpolitik. Sudah kami minta pada penjabat gubernur, sampai di Manado harus segera mengklarifikasi," ujar Tjahjo, Senin (21/9).

Menurut Tjahjo, jika terbukti benar PNS terlibat politik praktis, ada sejumlah sanksi yang mengancam. Baik itu terhadap oknum PNS, maupun camat yang merupakan bagian dari pemerintahan dan PNS.

"Ya pasti ada (sanksi,red). Di undang-undang ada. Bisa dengan melakukan skorsing dan selanjutnya akan memecatnya," ujar Mendagri.

Menurut Tjahjo, PNS, camat maupun Penjabat kepala daerah bukan pejabat politik. Sehingga dilarang untuk berpolitik, apalagi sampai memanipulasi suara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015.

Karena itu kepada Penjabat Gubernur Sulut, Tjahjo juga meminta mengawal netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Penjabat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus mampu berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota dalam mewujudkan kehadiran pemerintah negara di tengah masyarakat, melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Selain itu ia juga meminta Sumarsono mampu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah di Sulut, agar proses penyelenggaran pemerintahan daerah difokuskan pada upaya pemberian pelayanan publik yag terbaik bagi kepentingan masyarakat.