Tjahjo: Pakai Anggaran Jangan Hanya Asal Habis

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Center of Excellence antara BPKP dengan sembilan gubernur di wilayah pengembangan program yang menjadi bagian dari program State Accountability Revitalization (STAR) atau Revitalisasi Akuntabilitas Negara.
Penandatanganan dilakukan di Kantor BPKP, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (18/7).
Menurut Tjahjo, penandatanganan MoU sangat baik karena STAR merupakan inisiasi pemerintah dalam mendukung penguatan akuntabilitas di bidang manajeman keuangan dan auditor publik.
Terutama untuk meningkatkan kapasitas auditor, pengelola keuangan negara serta aparat pegawas internal pemerintah yang ada.
“Program ini sangat baik, jangan sampai misalnya penggunaan anggaran asal habis. Tapi penyerapannya juga harus baik dan fokus. Karena itu peningkatan kapasitas auditor dan pengelola keuangan negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat terwujud dengan baik,” ujar Tjahjo.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengaku, karena ingin pengelolaan keuangan negara berjalan semakin baik, dia bahkan sempat mengusulkan perlunya fungsi perguruan tinggi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengambilan putusan kebijakan pembangunan daerah.
Paling tidak memberi masukan pada program pemerintah sangat dibutuhkan.
“Saya berharap setidaknya MoU ini bisa memberikan penguatan sistem dan hasilnya bisa lebih dipercepat,” ucapnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Center of Excellence antara BPKP dengan
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur