Tjahjo: Potensi Konflik saat Penghitungan Suara dan Penetapan Pemenang

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya hingga kini terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan Badan Intelijen Negara (BIN) guna mengantisipasi kerawanan para camat terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan pilkada serentak 2015.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan guna mengantisipasi potensi konflik lain yang dikhawatirkan juga dapat timbul selama proses tahapan pilkada.

"Oh iya, itu sudah. Saya kira kami terus berkoordinasi. Tidak hanya dengan Bawaslu, tapi juga Polri dan BIN yang pemetaannya sama. Setiap tahapan tentu berpotensi ada konflik. Tapi sejauh mana konflik itu serius atau tidak, nanti akan kami cermati. Mudah-mudahan akan lancar," ujar Tjahjo, Senin (21/9).

Saat ditanya sejauh mana potensi keterlibatan oknum camat memenangkan calon tertentu, Tjahjo mengatakan hal tersebut sudah bukan rahasia lagi. Selama ini camat seringkali dimanfaatkan, mengingat kewenangan yang dimiliki.

"Ya itu kan sudah rahasia umum. Misalnya berkaitan dengan penggelembungan suara, itu kami tekankan (jangan sampai terjadi, red). Meski tidak semua (camat, red) melakukannya. Kecamatan itu posisi sentralnya, dari TPS dan di kecamatan," ujarnya.

Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, dalam apel Rakernas camat se-Indonesia di Batam, Jumat (18/9), dirinya telah mengingatkan potensi konflik pada penghitungan suara dan penetapan pemenang.

"Maka jangan sampai ada bukti yang dilakukan oknum PNS mencederai demokrasi, sehingga membuat permasalahan atau konflk di daerah. Saya kira kepolisian, Kodam dan BIN terus melakukan deteksi dini. Sementara di Kemendagri ada dirjen politik memonitor semuanya. Sekecil apapun, tahapan-tahapan pilkada berpotensi rawan, tapi bisa diatasi secara dini dengan baik. Jangan sampai ada istilah kecolongan," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)