Tjahyo Protes, Tuding Pansus Dipolitisir

JAKARTA—Ketua Fraksi PDIP DPR RI Tjahjo Kumolo mengkritisi kinerja panitia angket BBM. Dia menilai, pemanggilan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri oleh panitia angket untuk meminta klarifikasi ada muatan politisnya. "Kenapa panitia angket malah memanggil ibu Megawati, harusnya kan Presiden SBY dulu. Ini jelas ada apa-apa di balik itu," ujar Tjahjo, Minggu (10/8) sore.
                Lebih jauh dikatakan, adanya hak angket DPR, berawal dari kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menaikkan harga BBM. Kebijakan yang kurang populer tersebut dinilai tidak tepat karena beban masyarakat cukup berat. Tapi kemudian ini berkembang lebih jauh pada kebijakan minyak.
                "Jadi seharusnya panitia angket DPR fokus dulu secara teknis minta penjelasan dengan memanggil direksi Pertamina dan menteri pertambangan periode sekarang dan sebelumnya, mulai Purnomo Kuntoro, Subroto, dll," tukasnya.
Kalau penjelasan tersebut masih kurang, baru meminta klarifikasi pada Presiden SBY yang mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM pada 2005 dan 2008. "Jadi bukan tiba-tiba langsung mengundang mantan Presiden Megawati," cetusnya. 
            Sementara Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menegaskan dirinya tidak mempercayai akan keseriusan jalannya hak angket bahan bakar minyak (BBM) yang diajukan DPR. Menurut dia, anggota parlemen seharusnya melakukan peta permasalahan terlebih dahulu. Ia khawatir adanya hak angket tersebut banyak disalahgunakan oleh para politisi tersebut, apalagi saat ini menjelang dekatnya pelaksanaan Pemilu. (esy)