TK : Impeachment itu Panjang Ceritanya
Senin, 18 Januari 2010 – 17:59 WIB
JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas mengingatkan agar elit politik tidak terjerumus pada wacana impeachment terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kebijakan bailout (talangan dana) sebesar Rp6,7 triliun ke Bank Century. Menurut Taufiq Kiemas, Indonesia punya sejarah kelam dalam soal impeachment. Sementara Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari menjelaskan, pembahasan tata tertib (Tatib) MPR terkait tata cara pergantian wakil presiden tidak ada kaitannya dengan situasi hangat saat ini. "Kalau MPR mengubah tatib memang betul tetapi tidak ada hubungannya langsung dengan peta politik yang sedang menghangat. Karena kita waktu Sidang Umum MPR yang lalu, kita mengesahkan keputusan PAH untuk menyelesaikan perubahan Tatib MPR, disinkronkan dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), karena UU MD3 berubah, sehingga Tatib lama tidak lagi sesuai dengan UU yang baru," kata Hajrianto.
“Sejarah Presiden Indonesia selalu berakhir dengan impeachment. Mulai dari Bung Karno sampai kepada Gus Dur. Masak yang sekarang ini mau kita impeachment lagi? Hanya Mbak Mega saja yang tidak bisa di-impeach,” kata Taufiq Kiemas di Jakarta, Senin (18/1).
Baca Juga:
Lantas, bagaimana jika memang nanti Presiden SBY terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus Century? Taufiq mengatakan semuanya terserah kepada DPR. Kalaupun mengarah kepada impeachment, hal itu akan melewati roses yang cukup panjang. “Pansus kan politik, tanyakan saja ke anggota Pansus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tunggu saja. Tunggu bola dari DPR dan dari Mahkamah Konstitusi. Itu panjang ceritanya," ujar politisi yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P itu.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas mengingatkan agar elit politik tidak terjerumus pada wacana impeachment terhadap
BERITA TERKAIT
- Paiton Energy Kembangkan Perhutanan Sosial Menjadi Hutan Energi
- Tak Ingin Kecolongan, Polda Sumut Kerahkan Hingga 12 Ribu Personel
- Gagas Program Jumandi, Kemenpora Gandeng Komdigi untuk Perkuat Kampanye Antijudol
- Kuasa Hukum: PT HDP Akan Terus Perjuangkan Status Aset di Medan Satria Bekasi
- Kanwil Bea Cukai Jakarta Rilis Kinerja Pengawasan Selama 2024 dalam Dukung Asta Cita
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan