TK Yakin Mega Tak Jadikan PDIP Oposan
Rabu, 21 Oktober 2009 – 16:28 WIB
TK Yakin Mega Tak Jadikan PDIP Oposan
JAKARTA - Tidak punya kader di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II tidak akan menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) untuk menjadi oposisi. PDI-P, lebih memilih tetap bermitra dengan pemerintah, meski dengan embel-embel bakal tetap kritis. Lantas kapan sikap politik PDIP akan diumumkan? TK yang kini menjadi Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya diserahkan ke Megawati. Namun buru-buru Taufiq mengatakan, PDIP tidak akan mengambil sikap oposisi.
Kepada wartawan di gedug MPR/DPR, Rabu (21/10), Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas, menyatakan bahwa ketua Umum PDI-P, Megawati Soakrnoputri telah merestui jika partai pemilik kursi terbesar ketiga di parlemen ini menjadi mitra strategis yang kritis bagi pemerintah. “Kalau ada yang betul dari pemerintah akan kita bilang betul. Kalau ada yang salah, akan kita beri cara pemecahan masalahnya,” tandas Taufiq.
Baca Juga:
Lebih lanjut Taufiq mengaku telah mengantongi ijin dari Megawati untuk menjadi mediator antara PDIP dengan parpol lain. “Paling tidak Bu Mega sudah memberi jalan kepada saya untuk menjembatani PDI Perjuangan dengan partai lain. Saya hanya menjembatani apa yang kemarin tidak ada, mudah-mudahan dalam mengelola negara 5 tahun mendatang bisa bersama-sama,” sambung politisi yang akrab disapa dengan inisial TK ini.
Baca Juga:
JAKARTA - Tidak punya kader di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II tidak akan menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
BERITA TERKAIT
- Ma'ruf Amin Nilai Isu Matahari Kembar Bukan Ancaman bagi Pemerintahan Prabowo
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI