TKI Bermasalah Membengkak, Anggaran Perlindungan Cekak

JAKARTA - Pascamoratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, jumlah TKI ilegal justru semakin membeludak. Sampai-sampai, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) kewalahan mengatasi TKI ilegal lantaran minimnya anggaran untuk melakukan sweeping di luar negeri.

"Jumlah TKI bermasalah pascamoratorium penempatan TKI meningkat. Pemerintah kesulitan menekan jumlahnya, karena jumlah anggaran untuk melakukan razia dan pemulangan TKI sangat minim," ungkap Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (5/6).

Jumhur menyebutkan, dana untuk sweeping dan pemulangan TKI bermasalah hanya mencapai Rp 5 miliar per tahun yang diperuntukkan bagi sekitar 1700 TKI. Padahal, lanjut Jumhur, jumlah TKI yang bermasah cukup banyak dan mancapai ratusan ribu orang.

"Maka itu jangan heran kalau kita melakukan sweeping paling hanya selama empat bulan saja. Setelah itu kita tidak ada sweeping lagi, karena tidak ada anggarannya," tukasnya.