TKI di Malaysia Punya Pengacara Tetap
Jumat, 24 Februari 2012 – 09:29 WIB

TKI di Malaysia Punya Pengacara Tetap
JAKARTA-Kabar baik bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Para pekerja Indonesia di sektor informal maupun formal dipastikan telah memiliki pengacara tetap. Juru Bicara Satgas TKI Humhprey Djemat mengungkapkan, pada 14 Februari lalu telah dicapai kesepakatan perjanjian pemberian jasa hukum antara "Pemerintah RI dengan kantor hukum Gooi & Azura.
"Saat ini WNI/TKI di Malaysia khususnya yang terancam hukuman mati telah mempunyai pengacara tetap ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian pemberian jasa hukum antara pemerintah RI yang diwakili Bapak Mulya Wirana, dan Mr. Gooi Soon Seng," jelasnya di Jakarta.
Baca Juga:
Humhprey menerangkan yang akan menjadi pengacara tetap adalah Mr. Gooi Soon Seng. Pengacara tersebut setidaknya?akan menangani "100 lebih perkara WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Wilayah Semenanjung Malaysia.
Hal itu berlaku baik untuk perkara yang masih dalam tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan juga di tingkat Mahkamah Persekutuan (setingkat Mahkamah Agung). "Perkara-perkara yang terancam hukuman mati di masa-masa mendatang selama kurun waktu 2012 ini juga akan ditanganani beliau," terang Humhprey.
JAKARTA-Kabar baik bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Para pekerja Indonesia di sektor informal maupun formal dipastikan telah memiliki
BERITA TERKAIT
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- TASPEN Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis Setiap Bulan Bagi Pensiunan, Ini Tujuannya
- Gubernur Jateng Sebut 9 Perusahaan Siap Tampung Eks Buruh Sritex
- Anggota DPR Sebut Truk ODOL Tidak Bisa Dikambinghitamkan sebagai Perusak Jalan
- Usut Kasus Pajak, KPK Panggil Bos PT Wildan Saskia Valasindo dan Bahari Buana
- Kirim Surat ke Komisi I dan III, KontraS Tolak Pembahasan Revisi UU TNI & Polri