TKI Ditembak, KBRI Tak Kroscek Tewasnya 3 TKI

Anis juga berharap, secara institusi KBRI harus dievaluasi. Kalau nantinya kasus tidak tercium publik, bisa jadi semua yang terjadi berakhir seperti ini. ’’Apalagi kematian TKI paling banyak di Malaysia. Rata-rata 700-an orang per tahun, dan kasusnya tidak ada yang terungkap,’’ kata dia.

Deputi Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Ade Adam Noch mengatakan, Penembakan terhadap tiga TKI ditindak lanjuti Pemerintah Indonesia. Pemerintah siap mengajukan persoalan ini ke pengadilan HAM internasional. Kalau hasil otopsi cukup kuat dan terbukti, pihaknya tidak akan segan-segan melangkah sampai lapor ke perwakilan HAM internasional.

’’Ini salah satu bentuk kewibawaan negara Indonesia. Malaysia mengangap bahwa kewibawaanya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, sehingga pemerintahanya bisa sesuka hati mencederai atau membunuh sekalipun. Kewibawaan merupakan fundamental negara kita,” terang dia.

Sementara itu, senator asal Provinsi Banten Abdi Sumaithi menganggap, kekerasan yang terus terjadi pada TKI seperti sinetron sedih dan tidak berujung. Maka ada tiga hal yang perlu dicermati dalam penerapan hukum. Pertama, faktor hukumnya sendiri berupa peraturan perundang-undangan yang jelas. Kedua, pembenahan permasalahan TKI di luar negeri harus didukung penegak hukum dan birokrasi. Ketiga, faktor budaya hukum terkait erat dengan sisi kemasyarakatan.