TMT PPPK Tak Serentak Bisa Picu Cemburu dan Kacau

Sementara yang belum dapat SK akan protes keras dengan berbagai cara.

Politikus PDIP ini menyarankan pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan NIP PPPK di satu bulan dan tahun yang sama.

Sementara, untuk realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PPPK disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Misalnya kata Hugua, TMT per Januari 2021. Bagi daerah yang kemampuan fiskalnya besar, bisa segera menggaji PPPK.

Yang belum punya anggaran lebih, bisa dibayarkan Februari atau Maret, tentunya nilainya diakumulasikan.

"Saya yakin PPPK akan dirapel gajinya. Karena penganggaran belanja pegawai itu satu tahun anggaran. Jadi tidak mungkin misalnya, TMT per Maret 2021 sampai Februari 2022. Anggarannya harus dihitung dari Januari sampai Desember," tandas mantan bupati Wakatobi dua periode ini.

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, penetapan TMT PPPK tidak serentak karena sistemnya kontrak.

Sebagian besar kepala daerah meminta TMT PPPK Januari 2021 karena kehabisan anggaran akibat penanganan COVID-19. (esy/jpnn)