TNI dan Kementerian Pertahanan, Simak Nih Perintah Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengingatkan ada 3 hal arahan Presiden Joko Widodo yang patut diikuti oleh Kemhan dan TNI dalam pengadaan alutsista. Pertama menurut TB Hasanuddin, harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi,
Kedua, ujar politikus PDI Perjuangan itu, harus mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri, dan ketiga harus memperkuat keterpaduan operasional alutsista.
"Arahan presiden Jokowi harus mendapat perhatian serius terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi," kata TB Hasanuddin, Jumat (4/12).
Akuntabilitas dan transparansi lanjutnya, menjadi sangat penting mengingat keuangan negara yang terbatas dan setiap rupiah uang rakyat harus dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin.
"Untuk itu Kemhan perlu melakukan penataan ulang cara pengadaan dengan melibatkan unsur inspektorat jenderal (Irjen) sejak awal perencanaan sampai proses pengadaan," sarannya.
Mengenai kemandirian industri pertahanan dalam negeri lanjut anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat itu, memang harus mendapat perhatian semua pihak. "Bukan hanya TNI semata tapi seluruh lapisan anak bangsa," tegasnya.
Dia katakan, kesadaran dan kecintaan kepada produk dalam negeri pada hakekatnya adalah nilai positif dan bagian dari bela negara.
"Pada suatu saat kita harus menjadi negara yang mandiri di semua bidang kehidupan, termasuk dalam industri pertahanan. Karena itu, mari kita dukung arahan presiden demi kepentingan bangsa dan negara dan demi terbangunnya kekuatan TNI yang handal," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengingatkan ada 3 hal arahan Presiden Joko Widodo yang patut diikuti oleh Kemhan dan TNI dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan