TNI Hadapi Demonstrans, Bukti Pemerintah Amatiran

Ditegaskannya, sangat disayangkan jika prinsip musyawarah untuk mufakat tidak diaktualisasikan. Sebaliknya, pemerintah yang mengaku menjunjung azas demokrasi di negeri ini justru cenderung  memilih menggunakan otot dalam menghadapi rakyatnya sendiri.

"Kalau seperti itu cara menghadapi atau menyelesaikan persoalan, apa bedanya pemerintah dengan kelompok-kelompok tertentu yang terbiasa mengerahkan massa untuk menakut-nakuti lawan mereka?" kritiknya.

Bambang menambahkan, sah-sah saja pemerintah berkilah bahwa mengerahkan pasukan TNI dalam pengamanan unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM tidak melanggar aturan. Hanya saja, sambungnya, persoalannya bukan sekedar tidak adanya UU yang dilanggar.

"Persoalan utama dalam konteks ini adalah kualitas kearifan pemerintah merespons psikologi massa dalam alam demokrasi. Menakut-nakuti publik jelas tidak arif. Menurunkan pasukan TNI bukanlah solusi.  Kalau publik turun ke jalan berunjukrasa, mereka ingin agar aspirasinya tak sekadar didengar tetapi juga ditanggapi. Bukan justru ditakut-takuti," tandasnya.(ara/jpnn)