TNI Harus Segera Bebaskan Sandera di Papua
jpnn.com, JAKARTA - Penyanderaan 1.300 orang warga yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sudah mencederai kedaulatan NKRI. TNI harus segera bertindak dengan seksama untuk membebaskan sandera OPM di Papua tersebut.
“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini" tegas Kharis dalam keterangan pers tertulis kepada wartawan, Sabtu (11/11).
Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan informasi intelijen terkait kasus tersebut. Karena itu, dia yakin TNI dan BIN dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan. Langkah tersebut nantinya akan bekerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian.
"Kita inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh,” pinta Kharis.
Kharis yang merupakan anggota legislatif dari Solo ini juga melihat bahwa upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera, namun upaya represif juga harus disiapkan.
"Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua,” terang Kharis.
Menurutnya, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan.
“NKRI dan seluruh Tanah Air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” tutup Kharis.(adv/jpnn)
Dunia internasional harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua dengan lebih obyektif. Kita berharap peran diplomasi terkait masalah Papua ditingkatkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia