TNI & Polri Berkomitmen Penuh Mengamankan Pilkada Banyuasin 2024
jpnn.com - PALEMBANG - TNI dan Polri siap mengamankan jalannya tahapan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Kapolrrs Banyuasin AKBP Ruri Prastowo menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan lancar.
"Baik Polri maupun TNI berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkada berlangsung," kata Ruri seusai apel pengamanan pendaftaran pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Banyuasin di halaman Kantor KPU Banyuasin, Kamis (29/8).
Perwira menengah Polri ini menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk gangguan yang bisa merusak jalannya proses demokrasi.
"Jika ada pihak-pihak yang mencoba bikin kacau saat Pilkada di Banyuasin, kami akan tegas. Kami siap mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan keutuhan Pilkada," katanya.
Dandim 0430/Banyuasin Letkol Inf Roni Sugiarto mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan polres untuk melakukan pengawasan ketat, serta memastikan tidak ada gangguan yang dapat mengganggu proses pemilihan.
"TNI dan Polri akan terus bersinergi dalam menjalankan tugas ini. Keamanan Pilkada adalah tanggung jawab kita bersama," ungkap Letkol Inf Roni.
Lebih lanjut Roni mengatakan apel pengamanan ini merupakan bagian dari upaya intensif untuk memastikan pendaftaran dan tahapan pilkada di Banyuasin berlangsung baik, aman, dan sesuai ketentuan berlaku.
TNI dan Polri berkomitmen penuh mengamankan jalannya Pilkada Banyuasin 2024. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk gangguan.
- PKS Dukung Usul Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD, Ini Alasannya
- Berkat Kekompakan TNI-Polri, Pengamanan Pilkada Siak Jadi Role Model di Riau
- Bang Zul Sebut Rakyat Mendapat Manfaat Jika Pilkada Dipilih Langsung
- DPP KNPI Dukung Gagasan Presiden Prabowo Tentang Penyederhanaan Sistem Pilkada
- Pilkada Berjalan Lancar, Polisi di Pelalawan Berbagi dengan Warga di Masjid
- MK Didorong Saring Perkara Perselisihan Pilkada yang Bukan Kewenangannya