TNI Tak Mau Distribusi Logistik Pilpres Gratisan

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendistribusikan logistik Pemilihan Presiden (pilpres) 8 Juli mendatang. Namun Panglima TNI Jendral Djoko Santoso tidak ingin jika hal itu dilakukan secara cuma-cuma alias gratis.

Ditemui usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (8/6) sore, Panglima TNI menyatakan, TNI menggunakan realisasi dana untuk penyaluran logistik pemilu legislatif sebagai acuan penyaluran logistik Pilpres. “Yang jelas acuannya memakai Pemilu legislatif. Kalau ada perubahan, ya nanti disesuaikan,” ujar Panglima.

Ditanya seperti apa kira-kira perubahan itu, Djoko mengatakan bahwa hal itu adalah kewenangan KPU. Sebab, KPU lah yang tahu soal teknis penyelenggaraan pemilu. Saat ditanya apakah KPU tetap harus membayar biaya angkutan ke TNI? Panglima membenarkannya. “Ya ada,” ujar Djoko.

Jendral kelahiran Solo, Jawa Tengah itu menambahkan, dana untuk membiayai distribusi logistik bisa langsung dialokasikan ke KPU Daerah. Selanjutnya, KPU daerah akan berkoordinasi dengan Komando Utama TNI AL. “Anggaran itu dialokasikan ke KPUD. KPUD koordinasi dengan Kotama di wilayah yang bersangkutan. Jadi duitnya bukan saya yang terima,” tandas Djoko.