TNI Wajib Dukung Program Tax Amnesty

jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib mendukung dan mensukseskan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Sebab program pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi.

“Upaya pemerintah harus berhasil agar roda ekonomi bergerak dan mengurangi beban masyarakat kecil,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat membuka Sosialisasi Tax Amnesty di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/9). Sosialisasi ini diikuti oleh  130 Perwira Tinggi (Pati) TNI.
 
Panglima TNI juga mengatakan bahwasanya, situasi nasional kita saat ini sangat tergantung pada situasi Internasional, dimana krisis ekonomi dan depresi ekonomi dapat meningkatkan kejahatan secara kualitas maupun kuantitas.

“Kondisi ekonomi kita baik, maka pendapatan negara bertambah dan anggaran untuk TNI pun membaik,” katanya.
 
Menurut Jenderal TNI Gatot, saat ini persaingan global tidak bisa dipungkiri, dimana negara-negara saling bersaing karena krisis ekonomi menimbulkan berbagai kesulitan, maka otomatis akan berdampak pada ekspor dan impor.

“Bagaimanapun juga pajak harus memenuhi target, karena 74 persen uang yang diambil oleh negara adalah untuk pembiayaan APBN,” ucapnya.
 
“Tax Amnesty adalah untuk mewujudkan keadilan, selama ini pembayar pajak aktif diperlakukan tidak adil, karena sebagian pengusaha dan pelaku ekonomi yang penghasilannya besar tidak membayar pajak, pembayar pajak aktif kebanyakan dari masyarakat menengah ke bawah,” ujar Gatot.

Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu RI Ken Dwijugiasteadi, menyatakan Tax Amnesty bertujuan untuk mengembalikan modal kekuatan ekonomi kita sendiri dengan dibiayai oleh kita sendiri. Selain itu, untuk menumbuhkan kekuatan ekonomi baru yang dipikul oleh kita semua.
 
“Investasi dapat menyerap tenaga kerja, kalau tenaga kerja terserap berarti ada daya beli, nanti akan memunculkan permintaan-permintaan barang dan jasa baru. Artinya ekonomi semua bergulir lagi dan dampaknya kedepan ekonomi kita akan lebih maju dari negara-negara di Asia,” kata Dirjen Pajak.(fri/jpnn)