TNI/Polri Diminta Rekrut Putra Asli Perbatasan
Rabu, 20 Juli 2011 – 23:52 WIB
JAKARTA -- Masalah pengelolaan daerah perbatasan terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Selain masalah pengembangan perekonomian, aspek pengamanan juga dianggap penting. Untuk memperkuat aspek ini, TNI/Polri didesak agar merekrut putra asli daerah perbatasan untuk menjadi personil TNI/Polri. Desakan ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal Pemprov Kaltim, Prof Dr Adri Patton,M.Si, saat rapat koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (20/7).
"Untuk rekrutmen TNI/Polri, agar Kapolri dan Panglima memperhatikan pemuda-pemuda asli perbatasan, untuk menjadi prajurit TNI dan anggota Polri,"ujar Adri Patton di acara yang juga dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Irjen Imam Sudjarwo, mewakili Kapolri, itu. Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, juga hadir di acara tersebut.
Baca Juga:
Menurut Adri, selama ini sudah ada sejumlah Kodam/Polda yang melakukan rekrutmen dengan mengakomodir putra asli daerah perbatasan. Hanya saja, katanya, kurang optimal. "Jika pemuda asli situ, maka lebih punya ikatan primordial, sehingga lebih betah dinas di perbatasan," ujarnya memberikan alasan.
Menanggapi hal itu, Komjen Imam Sudjarwo menjelaskan, selama ini, untuk rekrutmen anggota polri di daerah, sudah diutamakan putra asli daerah. Hal ini sudah menjadi kebijakan Mabes Polri. Bahkan, katanya, grade penilaiannya pun sudah diturunkan, sehingga mereka para putra daerah, bisa lolos seleksi. "Karena jika grade-nya disamakan untuk tingkat nasional, mereka akan kalah bersaing," ujar Imam.
JAKARTA -- Masalah pengelolaan daerah perbatasan terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Selain masalah pengembangan perekonomian, aspek pengamanan
BERITA TERKAIT
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital