TNI/Polri Tolak Hak Pilihnya Dipulihkan

Berbeda, anggota Pansus Revisi UU Pemilu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzamil Yusuf justru mendukung sikap TNI/Polri. Menurut dia, DPR harus menghargai sikap TNI/Polri berdasarkan pemahaman internal yang mereka miliki. Justru saat ini, kata Muzzamil, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengembalikan hak pilih TNI/Polri.

 

"Dibanding 2004, kualitas sistem pemilu 2009 mundur. Jangan ditambah faktor yang fragile (rentan, red), perbaiki dulu sistem pemilu," kata Muzzamil.

 

Anggota Pansus Revisi UU Pemilu dari Fraksi Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi juga sependapat dengan sikap TNI/Polri. Menurut dia, tugas TNI/Polri dalam pelaksanaan pemilu masih krusial, yakni ikut mengawal sukses pemilu. Dengan posisi itu, sebaiknya TNI/Polri diberi kewenangan kuat dalam mengawal sukses pemilu.

"Kalau TNI atau Polri tidak diberi hak pilih, itu tidak melanggar HAM berdasarkan konstitusi," ujar Viva. (bay)