Todung Mulya Lubis: Tingkatkan Kepastian Hukum di Indonesia
Di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu saat ini, pemerintah Indonesia didorong untuk meningkatkan kepastian hukum guna menjaminan siapa saja yang mau menanamkan modalnya bagi pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut dikemukakan pakar hukum Prof. Todung Mulya Lubis dalam diskusi dengan para wartawan Indonesia yang bergabung dalam AIJA (Australia Indonesia Journalist Association) di kediaman Konjen RI di Melbourne, hari Kamis (27/8/2015) malam.
Didampingi oleh Konsul Jenderal RI untuk Victoria dan Tasmania Dewi Savitri Wahab, Prof. Todung Mulya Lubis memberikan berbagai pandangannya mengenai situasi hukum di Indonesia, isu hukuman mati, dan juga jalannya roda pemerintahan saat ini.
Prof. Todung Mulya Lubis berada di Australia untuk memberikan kuliah umum di Universitas Melbourne mengenai hukuman mati, dalam kapasitasnya sebagai Honorary Professional Fellow (Professor Kehormatan).
Todung Mulya Lubis (kiri) bersama Konjen RI di Melbourne Dewi Savitri Wahab.
Dalam menjawab pertanyaan wartawan ABC L. Sastra Wijaya mengenai situasi Indonesia saat ini, Prof. Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa situasi peningkatan kepastian hukum harus ditingkatkan.
"Dalam situasi seperti sekarang, kita berharap misalnya akan masuknya pemodal asing dari luar. Namun sekarang ini kita bersaing dengan negara seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan yang lainnya. Myanmar misalnya sekarang ini seperti sosok gadis cantik yang banyak diincar orang," katanya.
Di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu saat ini, pemerintah Indonesia didorong untuk meningkatkan kepastian hukum guna menjaminan siapa
- Dunia Hari Ini: Kelompok Sunni dan Syiah di Pakistan Sepakat Gencatan Senjata
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan