JPNN.com 
Tok, Begini Putusan Pengadilan Tinggi soal Penundaan Pemilu, Simak
jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak putusan penundaan pemilu yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
PT DKI Jakarta menganggap PN Jakpus tidak memiliki kewenangan untuk memutus soal kepemiluan.
Karena itu, Ketua Majelis Hakim Sugeng Riyono menerima banding Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penundaan pemilu melawan Prima.
“Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut,” kata Sugeng dalam amar putusannya.
PT DKI Jakarta pun mengabulkan eksepsi KPU.
“Menyatakan peradilan umum cq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompeten untuk mengadili perkara a quo,” kata Sugeng.
Dalam pokok perkara, lanjut Sugeng, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
“Menghukum para terbanding, para tergugat membyar biaya timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk tingkat pengadilan dan tingkat banding Rp 150 ribu,” tandas Sugeng.
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menganggap PN Jakpus tidak memiliki kewenangan untuk memutus soal kepemiluan.
- 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada Sudah Masuk ke MK, Ini Daftarnya
- Menang Gugatan atas PDIP, Tia Rahmania: Saya Bersyukur karena Terkait Nama Baik
- PT Bali Ragawisata Digugat Pailit ke PN Jakpus, Salah Satunya Diajukan Pemegang Saham
- PN Jakpus Menangkan Gugatan Tia Rahmania, Pemecatan oleh Partai Dinyatakan Tak Sah
- Djuyamto Cs Terima Rp 22,5 Miliar di Kasus Suap Hakim Rp 60 M, Sisanya Mengalir ke Mana?
- 3 Hakim Jadi Tersangka Suap Perkara Korupsi CPO PT Wilmar Group Cs, Satunya Djuyamto
.jpeg)
