JPNN.com 
Tok! DPR Mengesahkan RUU Kementerian Negara Jadi Aturan
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi aturan negara.
Hal demikian terungkap saat DPR RI melaksanakan Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan I Tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus yang memimpin rapat menanyakan kesediaan para legislator soal RUU Kementerian Negara disahkan menjadi aturan.
"Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang" tanya Lodewijk, Kamis.
Para legislator yang hadir dalam rapat kemudian menyatakan persetujuan, lalu Lodewijk mengetuk palu sebagai tanda RUU Kementerian disahkan jadi aturan.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek dalam rapat lebih dahulu menjelaskan soal perubahan dalam RUU Kementerian Negara.
Awiek menyinggung soal satu di antara perubahan ialah Presiden RI nantinya bisa membentuk kementerian sesuai keperluan.
Berikut enam poin dalam RUU Kementerian Negara,
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/9) ini mengesahkan revisi undang-undang ini jadi aturan negara. Aturan apa itu?
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV
- Enggan Tanggapi Pengesahan UU TNI, Prabowo Hanya Tersenyum dan Lambaikan Tangan
- Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen di Indonesia
